Anies vs RK, dan Peluang Hilangnya Politik Identitias di Pilkada

Oleh: Azka Abdi Amrurobbi (Sekjend Komite Independen Sadar Pemilu dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik UGM)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta[1] selalu menjadi sorotan nasional, mengingat Jakarta adalah pusat politik dan perekonomian Indonesia. Dinamika politik di Jakarta sering menjadi barometer, mencerminkan tren dan isu yang lebih luas di tingkat nasional. Selain karena alasan itu yang mempengaruhi Pilkada Jakarta menjadi salah satu momen yang panas, isu politik identitas pada Pilkada Jakarta tahun 2017 juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi publik untuk melirik Pilkada Jakarta. Sebagian pihak memandang bahwa Pilkada Jakarta 2017 kental dengan politik identitas dibandingkan adu ide dan gagasan karena Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang merepresentasikan kelompok minoritas (Cina) menghadapi Anies Rasyid Baswedan yang merepresentasikan kelompok mayoritas (Muslim-Jawa). Isu politik identitas semakin mencolok ketika Ahok (saat itu) diduga melakukan penistaan agama karena mengutip surat Al-Maidah ayat 51. Dalam suasana tersebut, Anies yang kala itu berpasangan dengan Sadiaga Salahuddin Uno, berhasil memenangkan Pilkada setelah melalui putaran kedua dengan memperoleh suara 57,96%[2].

Walaupun demikian, ada harapan besar agar Pilkada Jakarta ke depan dapat bergerak melampaui politik identitas yang justru memecahbelah masyarakat. Bahkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menilai Pilkada Jakarta yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang memiliki kerawanan tinggi pada aspek politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan)[3]. Artinya bahwa, politik identitas/ politisasi SARA akan menjadi perhatian khusus dan menjadi pertanyaan akankah Pilkada Jakarta 2024 mendatang kembali dihiasi oleh politik identitas/ politisasi sara?.

Sejauh ini, baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah terang-terangan melakukan deklarasi dukungannya kepada Anies yang kemudian dipasangkan dengan Sohibul Iman yang dianggap sebagai kader terbaik PKS. Namun demikian, beberapa media dan lembaga survei memprediksikan akan satu tokoh besar lainnya yang menjadi calon dalam Pilkada Jakarta 2024, yaitu Ridwan Kamil. Anies dan Ridwan Kamil menawarkan perspektif baru dalam konstelasi politik Jakarta.

Anies yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, telah memberikan perubahan di Jakarta. Kebijakan-kebijakannya yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Di sisi lain, Ridwan Kamil yang berlatar belakang seorang arsitek dan juga pernah menjabat sebagai Walikota Bandung pada 2013-2018 serta Gubernur Jawa Barat pada 2018-2023, dikenal dengan inovasi dan program kreatifnya yang mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Jika pertarungan antara Anies dan Ridwan Kamil terjadi, diharapkan lebih dapat menitikberatkan pada isu-isu kebijakan dan visi pembangunan Jakarta sebagai Daerah Khusus penopang Ibu Kota baru yaitu Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kalimantan. Keduanya juga memiliki basis dukungan dengan latarbelakang identitas yang tidak berbeda jauh. Hal tersebut kemudian diharapkan mampu menarik dukungan pemilih dengan landasan program dibandingkan dengan retorika yang memecahbelah masyarakat berdasarkan latar belakang agama atau etnis tertentu.

Hilangnya politik identitas dalam perhelatan Pilkada Jakarta 2024 bukan hanya menjadi angin segar bagi demokrasi di Jakarta, namun juga dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Pemilih Jakarta yang dikenal dengan pola pikir yang kritis dan akses luas terhadap informasi, diharapkan mampu memilih berdasarkan visi-misi dan program kerja yang ditawarkan oleh para kandidat, bukan berdasarkan sentimen primordial.

[1] Dahulunya Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta

[2] Dikutip dari Kompas (https://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/30/06030941/ini.hasil.rekapitulasi.suara.putaran.kedua.pilkada.dki.jakarta?page=all)

[3] Dikutip dari Bawaslu (https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-sebut-dki-jakarta-dan-maluku-utara-tertinggi-kerawanan-politisasi-sara)